Lapak Warta – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terus berupaya meningkatkan kesetaraan hak-hak pelayanan kesehatan bagi orang dengan HIV (ODHIV) serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah stigma dan diskriminasi yang masih menghambat banyak individu untuk mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Dalam menghadapi masalah ini, Kemenkes mengedepankan pendekatan berbasis hak untuk menghapus stigma serta mendukung upaya penyediaan layanan yang setara bagi semua lapisan masyarakat.
Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dr. Ina Agustina Isturini, penting untuk membangun pendekatan berbasis hak yang menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap ODHIV. Dia menekankan bahwa setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan yang setara, tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak kesehatan masyarakat, khususnya ODHIV, dihormati dan dilindungi.
Stigma yang kuat terhadap ODHIV menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penanganan penyakit ini. Berdasarkan data yang ada, sekitar 53 persen ODHIV di Indonesia tidak mengetahui adanya perlindungan hukum atas hak-hak mereka, yang seringkali membuat mereka ragu untuk mengakses layanan kesehatan. Ini menjadi tantangan besar dalam upaya mengurangi penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup ODHIV. Oleh karena itu, Kemenkes mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut.
Salah satu langkah yang diambil adalah penjangkauan berbasis komunitas untuk populasi kunci, seperti lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), pasangan ODHIV, serta pekerja seks. Kemenkes juga mengimplementasikan layanan seperti tes dan pengobatan HIV dalam satu hari (Sameday Antiretroviral Therapy) serta penggunaan profilaksis pra-pajanan (PrEP) untuk mencegah infeksi HIV pada populasi berisiko tinggi. Selain itu, ada juga layanan terintegrasi TB-HIV dan pemberian terapi antiretroviral (ARV) dalam bentuk multi-bulan untuk memudahkan akses pengobatan bagi ODHIV.
Untuk memantau perkembangan penanggulangan HIV/AIDS secara lebih efektif, Kemenkes juga mengembangkan Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA 2.1) yang memungkinkan pemantauan data individu secara real-time. Selain itu, kementerian juga mendorong inovasi lainnya seperti skrining mandiri dan integrasi layanan berbasis komunitas yang lebih responsif terhadap kebutuhan ODHIV.
Namun, meskipun upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia sudah menunjukkan kemajuan, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Salah satunya adalah tingginya angka infeksi baru, di mana 35 persen di antaranya ditemukan pada kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL) dan 28 persen pada pasangan ODHIV. Saat ini, sekitar 64 persen ODHIV telah menerima terapi antiretroviral (ARV), namun hanya 49 persen yang berhasil mencapai supresi virus yang optimal.
Peringatan Hari AIDS Sedunia 2024 mengusung tema “Hak Setara untuk Semua, Bersama Kita Bisa” yang mengingatkan pentingnya mengakhiri stigma, diskriminasi, dan ketidaksetaraan dalam penanganan HIV/AIDS. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya mengakhiri pandemi AIDS pada tahun 2030. Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Yudhi Pramono, menegaskan bahwa penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga merupakan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh pihak untuk menciptakan layanan kesehatan inklusif yang menghormati hak asasi manusia.
Peringatan ini juga menjadi kesempatan bagi organisasi internasional, seperti UNAIDS, untuk mengingatkan bahwa stigma dan diskriminasi merupakan hambatan utama dalam pencapaian tujuan tersebut, baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Pasifik. Direktur UNAIDS Indonesia, Muhammad Saleem, mengungkapkan bahwa Hari AIDS Sedunia adalah waktu yang tepat untuk refleksi global mengenai pentingnya menghapus stigma dan mempromosikan akses layanan kesehatan yang adil bagi semua orang.
Dengan langkah-langkah yang terus dilakukan, diharapkan Indonesia dapat mempercepat penanggulangan HIV/AIDS dan mewujudkan masa depan yang lebih sehat dan inklusif bagi seluruh warganya.
Tinggalkan Balasan