Lapak Warta – Pada Kamis (28/11), Panglima Tentara Lebanon, Jenderal Joseph Aoun, mengadakan pertemuan dengan Jenderal Jasper Jeffers dari Amerika Serikat. Jenderal Jeffers memimpin komite pengawas lima negara yang dibentuk untuk memantau pelaksanaan perjanjian gencatan senjata baru antara Israel dan Lebanon. Pertemuan ini berlangsung di kantor Jenderal Aoun di Yarzeh, sebuah kawasan dekat ibu kota Beirut.
Pembicaraan tersebut berfokus pada perkembangan umum serta mekanisme koordinasi yang akan diterapkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan gencatan senjata di Lebanon selatan. Namun, Kantor Berita Nasional Lebanon tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai isi diskusi yang berlangsung.
Gencatan senjata tersebut mulai berlaku pada Rabu (27/11) dan menandai berakhirnya lebih dari 14 bulan pertempuran antara pasukan Israel dan kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah. Perjanjian ini mengharuskan Israel untuk secara bertahap menarik pasukannya kembali ke wilayah selatan garis perbatasan de facto, yang dikenal dengan sebutan Blue Line. Di sisi lain, tentara Lebanon diharapkan akan dikerahkan di wilayah Lebanon selatan dalam jangka waktu 60 hari.
Sebagai bagian dari pengawasan implementasi perjanjian ini, komite pengawas yang terdiri dari lima negara—Amerika Serikat, Prancis, Lebanon, Israel, dan Pasukan Interim PBB di Lebanon (UNIFIL)—diberikan tugas untuk memantau dan memastikan bahwa kesepakatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut yang dirilis mengenai mekanisme atau operasi spesifik yang akan dilakukan oleh komite pengawas tersebut.
Sejak dimulainya pertempuran pada Oktober 2023, otoritas kesehatan Lebanon melaporkan bahwa hampir 4.000 orang tewas dan lebih dari 16.500 orang lainnya terluka akibat serangan Israel. Selain itu, lebih dari satu juta warga Lebanon terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka akibat kekerasan yang berlangsung. Konflik yang berlangsung lama ini telah memberikan dampak besar pada kehidupan masyarakat Lebanon, dan gencatan senjata yang baru ini diharapkan bisa membawa ketenangan serta pemulihan bagi negara yang hancur akibat pertempuran.
Gencatan senjata ini, meskipun penting, masih perlu pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa implementasi dan tindak lanjutnya dapat berjalan dengan efektif. Adanya komite pengawas internasional yang melibatkan beberapa negara dan organisasi internasional seperti UNIFIL diharapkan dapat membantu menjamin pelaksanaan perjanjian ini dengan adil dan transparan. Di sisi lain, Lebanon juga berharap perjanjian ini bisa membuka jalan menuju stabilitas jangka panjang, yang sangat dibutuhkan oleh negara yang tengah menghadapi tantangan besar pasca-konflik.
Dengan berakhirnya pertempuran ini, meski ada harapan akan adanya perdamaian yang lebih langgeng, tantangan besar tetap ada. Salah satu tantangan tersebut adalah mengatasi kerusakan infrastruktur yang parah dan memenuhi kebutuhan dasar bagi jutaan orang yang terdampak oleh konflik. Seiring berjalannya waktu, masyarakat internasional akan terus memantau bagaimana kedua negara ini mengimplementasikan perjanjian gencatan senjata tersebut.
