Lapak Warta – Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., dengan tegas menanggapi upaya pemakzulan yang dilontarkan oleh sejumlah anggota parlemen terhadap Wakil Presiden Sara Duterte. Pada Jumat (29/11), Marcos menyatakan bahwa proses pemakzulan terhadap Duterte tidak akan memberikan manfaat apapun bagi rakyat Filipina, dan bahkan dianggapnya sebagai hal yang “terlalu berlebihan.” Pernyataan ini muncul setelah serangkaian masalah hukum dan politik yang melibatkan Duterte.
Seperti diketahui, beberapa waktu sebelumnya, polisi di Filipina mengajukan kasus terhadap Duterte, yang diduga telah mengancam Presiden Marcos, istrinya Liza Araneta-Marcos, serta Ketua DPR Martin Romualdez. Tuduhan ini menyusul klaim yang dibuat oleh Duterte yang menuduh Romualdez, sepupu Presiden Marcos, sebagai pihak yang berusaha menghilangkannya karena dianggap sebagai ancaman serius terhadap peluang Romualdez untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2028.
Tuduhan ini membuat beberapa anggota legislatif di Kongres Filipina menyerukan agar mosi pemakzulan diajukan terhadap Wakil Presiden Duterte. Mereka menilai bahwa pernyataan dan tindakan Duterte dapat merusak stabilitas politik negara dan merusak hubungan dalam pemerintahan. Meskipun begitu, Marcos menegaskan bahwa tindakan pemakzulan terhadap Duterte akan memperburuk situasi politik dan justru tidak akan memberikan keuntungan bagi masyarakat Filipina.
“Saya rasa ini adalah hal yang terlalu berlebihan. Pemakzulan tidak akan menguntungkan rakyat Filipina,” ujar Marcos dalam pernyataannya, yang mencerminkan sikap tegasnya terhadap situasi yang sedang berlangsung. Marcos juga menambahkan bahwa proses politik semacam ini akan mengalihkan perhatian pemerintah dari fokus utama untuk mengatasi masalah yang lebih besar, seperti pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Namun, meskipun Marcos menentang pemakzulan, Duterte sendiri kini menghadapi serangkaian masalah hukum yang cukup serius. Salah satunya adalah sidang kongres yang sedang berlangsung terkait dugaan penyalahgunaan dana anggaran, yang membuat posisi Duterte semakin terpojok. Selain itu, pada hari yang sama, Duterte dijadwalkan untuk menghadiri pemeriksaan di hadapan Biro Investigasi Nasional (NBI) terkait ancaman yang dilontarkannya. Namun, Wakil Presiden Duterte absen dalam sidang tersebut, yang semakin menambah ketegangan antara dirinya dan pihak-pihak yang menuntut pertanggungjawaban.
Hubungan antara Presiden Marcos dan Wakil Presiden Duterte memang telah mengalami perubahan dalam beberapa bulan terakhir. Keduanya sebelumnya beraliansi dalam pemilu 2022, di mana Duterte menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Marcos. Kemenangan pasangan ini dalam pemilu tersebut membawa keduanya memegang jabatan selama enam tahun. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara Marcos dan Duterte mulai merenggang, terutama setelah Duterte memutuskan untuk mundur dari Kabinet Marcos pada Juni 2024, di mana dia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan.
Keputusan Duterte untuk mengundurkan diri dari Kabinet ini menandai berakhirnya aliansi politik antara keduanya. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa ketegangan internal antara kedua pejabat tinggi tersebut turut berperan dalam ketegangan politik yang kini terjadi. Sementara itu, Marcos memilih untuk tidak terlibat lebih jauh dalam proses hukum yang melibatkan Duterte dan lebih memilih untuk menjaga stabilitas politik di negaranya.
Kendati demikian, situasi ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang cukup signifikan dalam pemerintahan Filipina, yang mungkin akan mempengaruhi jalannya pemerintahan dalam beberapa tahun ke depan. Bagi Marcos, menghindari pemakzulan terhadap Duterte merupakan langkah untuk menjaga kedamaian politik dan fokus pada prioritas pembangunan. Namun, bagi beberapa anggota legislatif dan pihak lain, pertanggungjawaban terhadap tindakannya perlu dilakukan demi menjaga integritas pemerintahan.
