Sumber: antaranews.com
Lapak Warta – Otoritas di Jalur Gaza memperingatkan bahwa wilayah tersebut sedang menghadapi ancaman bencana kesehatan dan lingkungan yang serius. Krisis ini dipicu oleh pemutusan pasokan listrik dan air yang dilakukan oleh Israel, yang terus memperketat blokade di wilayah tersebut.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Rabu (12/3), Persatuan Kota Gaza menegaskan bahwa pemutusan pasokan listrik telah menyebabkan sistem utama desalinasi air di Gaza tidak lagi berfungsi. Tanpa listrik yang cukup, fasilitas penting tersebut terpaksa menghentikan operasionalnya, sehingga pasokan air bersih bagi warga menjadi sangat terbatas.
Otoritas Gaza juga menekankan bahwa kebijakan yang diterapkan Israel dianggap sebagai bentuk tekanan yang melanggar hukum internasional. Ditegaskan bahwa tindakan ini hanya semakin memperburuk penderitaan rakyat Palestina yang saat ini telah menghadapi krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah mereka.
Pemutusan listrik ini dilakukan oleh Israel sejak Minggu (9/3) sebagai bagian dari kebijakan blokade yang semakin diperketat. Padahal, sebelumnya telah tercapai kesepakatan mengenai gencatan senjata serta pertukaran tahanan, yang seharusnya memberikan harapan bagi masyarakat Gaza untuk mendapatkan bantuan yang lebih baik.
Tindakan Israel ini langsung mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese. Ia menilai bahwa kebijakan tersebut bisa dianggap sebagai peringatan dini akan terjadinya genosida. Menurutnya, ketiadaan pasokan listrik berarti tidak ada akses terhadap air bersih, yang akan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat Gaza secara drastis.
Tak hanya menghentikan pasokan listrik, Israel juga memperketat pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Akibatnya, kelompok-kelompok lokal serta organisasi hak asasi manusia mulai mengeluarkan peringatan mengenai potensi kembalinya kelaparan massal di wilayah tersebut.
Menanggapi situasi ini, Persatuan Kota Gaza mendesak komunitas internasional serta organisasi kemanusiaan global untuk segera bertindak. Mereka menyerukan agar dunia mengambil langkah konkret guna memastikan tersedianya pasokan penting dan menjamin masuknya bantuan ke Gaza, agar krisis tidak semakin memburuk.
Pada hari Selasa, Mohammad Thabet, juru bicara Perusahaan Distribusi Listrik Gaza, mengungkapkan bahwa sejak November 2023, Israel hanya memasok listrik sebesar lima megawatt ke Gaza. Namun, pasokan itu akhirnya dihentikan sepenuhnya, sehingga membuat kondisi di wilayah tersebut semakin kritis.
Krisis di Gaza telah menyebabkan jumlah korban jiwa terus bertambah. Sejak Oktober 2023, lebih dari 48.500 warga Palestina telah kehilangan nyawa akibat serangan Israel. Sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak-anak, yang tidak memiliki perlindungan di tengah konflik yang berkecamuk.
Sebelumnya, serangan militer Israel di Gaza sempat terhenti setelah kesepakatan gencatan senjata serta pertukaran tahanan mulai berlaku pada Januari. Namun, situasi kembali memburuk setelah Israel menerapkan kebijakan pemutusan pasokan listrik dan air serta memperketat blokade terhadap bantuan kemanusiaan.
Tindakan Israel ini juga telah menarik perhatian Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pada November tahun lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, serta mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, Israel juga sedang menghadapi gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dugaan genosida yang dilakukan dalam konflik ini. Gugatan tersebut diajukan sebagai respons atas serangan militer dan kebijakan blokade yang dinilai telah menargetkan warga sipil secara tidak proporsional.
Dengan kondisi yang semakin memburuk, masyarakat internasional kini berada di bawah tekanan untuk segera mengambil tindakan nyata. Jika tidak ada intervensi segera, Gaza berisiko mengalami bencana kemanusiaan yang lebih besar, yang akan berdampak tidak hanya bagi rakyat Palestina, tetapi juga bagi stabilitas kawasan secara keseluruhan.
