Sumber: antaranews.com
Lapak Warta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi terus berupaya mempercepat pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan manfaat ekonomi digital dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam pertemuannya dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, yang juga merupakan CEO Danantara. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta pada hari Rabu itu menyoroti berbagai tantangan serta solusi strategis dalam pengembangan infrastruktur digital nasional.
Meutya menyatakan bahwa percepatan transformasi digital merupakan prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu fokus utama adalah memperluas konektivitas internet, terutama di sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta administrasi pemerintahan. Ia menekankan bahwa keterbatasan akses internet di berbagai wilayah masih menjadi hambatan utama yang harus segera diatasi.
Berdasarkan data yang dikemukakan, masih terdapat sekitar 86 persen sekolah di Indonesia yang belum memiliki akses fixed broadband, sementara 38 persen kantor desa juga belum terhubung ke internet. Selain itu, sekitar 75 persen puskesmas masih menggunakan koneksi yang belum memadai. Meutya menjelaskan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, strategi inovatif dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus segera diterapkan. Dengan cara ini, investasi yang dilakukan dapat lebih efisien dan inklusif.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, investasi dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, serta digitalisasi harus terus diperkuat. Oleh karena itu, Kementerian Komdigi diberikan tanggung jawab utama dalam mengakselerasi digitalisasi di berbagai sektor, baik pemerintahan, ekonomi, maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital. Dengan langkah ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat meningkat hingga mencapai 7 hingga 8 persen, sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Visi Indonesia Digital 2045.
Dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur digital, Danantara, sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang berorientasi pada investasi strategis, diharapkan dapat berperan aktif dalam memperkuat ekosistem telekomunikasi nasional. Rosan menilai bahwa investasi dalam sektor digital merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
Menurutnya, peluang investasi dalam digitalisasi sangat besar, terutama dalam pengembangan infrastruktur jaringan dan implementasi teknologi 5G. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi faktor kunci dalam memastikan pertumbuhan ekonomi berbasis digital yang berkelanjutan.
Sebagai bagian dari upaya mempercepat adopsi jaringan 5G, Kementerian Komdigi mengusulkan penerapan model Multi-Operator Core Network (MOCN). Model ini telah berhasil diterapkan di Malaysia dan memungkinkan operator untuk berbagi infrastruktur jaringan. Dengan cara ini, ekspansi jaringan dapat dilakukan lebih cepat dan biaya investasi dapat ditekan secara signifikan.
Dibandingkan dengan Malaysia yang telah mencapai cakupan 80 persen dalam implementasi 5G sejak 2021, Indonesia masih tertinggal jauh. Oleh karena itu, strategi percepatan perlu segera dilakukan agar masyarakat Indonesia dapat menikmati jaringan internet yang lebih cepat dan andal.
Selain itu, pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada, seperti tiang listrik milik PLN, juga dipandang sebagai solusi strategis dalam memperluas jaringan telekomunikasi ke daerah-daerah yang masih minim akses internet. Dengan menggunakan tiang listrik PLN untuk distribusi serat optik, biaya investasi dapat dikurangi hingga 67 persen, sehingga penetrasi internet dapat dilakukan dengan lebih efisien.
Meutya menambahkan bahwa optimalisasi implementasi jaringan 5G juga dapat menurunkan Total Cost of Ownership (TCO) hingga 54 persen dibandingkan dengan jaringan 4G. Jika strategi ini diterapkan dengan baik, kebutuhan industri, bisnis, serta masyarakat terhadap jaringan internet yang lebih cepat dapat terpenuhi dengan optimal.
Untuk mendukung perkembangan jaringan 5G, pemerintah juga berencana merilis pita frekuensi 2,6 GHz pada tahun 2025. Namun, proses ini masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah gugatan dari MNC Group di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara itu, pita 3,5 GHz yang merupakan spektrum utama 5G global masih digunakan untuk layanan satelit hingga tahun 2034.
Guna memastikan transisi yang lancar dan berkelanjutan, strategi migrasi spektrum yang terkoordinasi dengan baik sangat diperlukan. Dalam hal ini, Danantara memiliki peran strategis karena tiga dari empat operator satelit nasional yang menggunakan pita 3,5 GHz, yaitu Telkom, Telkom Satelit Indonesia, dan BRI, berada di bawah portofolionya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mengusulkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Unsolicited untuk mengarahkan investasi digital. Dengan adanya skema ini, diharapkan penetrasi internet dapat semakin dipercepat, daya saing industri dapat meningkat, serta pertumbuhan ekonomi digital nasional dapat lebih optimal.
Meutya menegaskan bahwa dengan strategi migrasi spektrum yang terstruktur serta pemanfaatan aset badan usaha milik negara (BUMN) secara optimal, pemerataan infrastruktur digital dapat segera terwujud. Ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045, di mana akses internet yang merata akan menjadi landasan utama bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sebagai target jangka menengah, pemerintah menargetkan kecepatan broadband mobile di Indonesia dapat mencapai 100 Mbps pada tahun 2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dengan berbagai langkah yang telah dirancang, diharapkan Indonesia dapat segera mengejar ketertinggalan dalam transformasi digital dan menjadi salah satu pemain utama dalam ekosistem digital global.
