Sumber: antaranews.com
Lapak Warta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, menegaskan dukungannya terhadap peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengelola dana haji. Menurutnya, keberadaan BPKH sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa dana yang dikelola dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi calon jamaah.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, ia menyampaikan bahwa pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH diharapkan mampu memberikan nilai manfaat yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dengan demikian, biaya yang harus dikeluarkan oleh jamaah haji dapat lebih ringan sehingga semakin banyak umat Islam yang bisa menunaikan ibadah ke tanah suci.
Ia juga menambahkan bahwa BPKH harus terus meningkatkan kinerjanya agar tata kelola dana haji semakin transparan dan terpercaya. Menurutnya, keberlanjutan dana haji merupakan hal yang harus dipastikan oleh pihak pengelola. Oleh karena itu, ia berharap agar pengelolaan keuangan haji dapat dilakukan dengan lebih amanah, produktif, dan efektif demi kepentingan jamaah haji di Indonesia.
Sebelumnya, wacana pembubaran BPKH sempat mencuat dan menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (DPP IPHI) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap gagasan tersebut.
Wakil Ketua Umum IPHI, Mohamad Anshori, mengungkapkan bahwa dana haji yang dikelola oleh BPKH merupakan milik umat, bukan milik negara. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak boleh ditarik kembali ke dalam kendali pemerintah. Menurutnya, pengelolaan dana haji harus tetap berada di bawah lembaga yang independen, profesional, serta transparan agar kepercayaan jamaah tetap terjaga.
Lebih lanjut, Anshori juga mengingatkan bahwa sebelum BPKH dibentuk, terdapat banyak celah penyalahgunaan dalam pengelolaan dana haji. Ia menilai bahwa wacana pembubaran BPKH bukanlah solusi yang tepat untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana haji di Indonesia. Justru, langkah tersebut dianggap sebagai sebuah kemunduran yang dapat menimbulkan risiko besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak terhadap keberlanjutan BPKH, diharapkan lembaga ini dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mengelola dana haji secara profesional dan transparan. Keberlanjutan serta kebermanfaatan dana haji bagi umat Islam di Indonesia harus menjadi prioritas utama agar ibadah haji tetap dapat dijangkau oleh lebih banyak orang di masa depan.
